Tunjangan Transportasi dan Perumahan Dewan Terpangkas

Ketua DPRD Tabanan Ketut Suryadi (tengah) pimpin rapat bersama Tim KJPP Tjandra Kasih, Kamis (3/1).

SANGGULAN - Anggota DPRD Tabanan legowo tunjangan transportasi dan perumahannya terpangkas. Dana tunjangan transportasi dan perumahan dipangkas karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) mengenai besaran tunjangan perumahan dan transportasi tahun 2018.Besaran tunjangan terpangkas kisaran Rp 2 juta hingga Rp 5 juta.

Temuan BPK itu terungkap saat rapat penyampaian hasil kajian tunjangan perumahan dan transportasi di Ruang Rapat Lantai II DPRD Tabanan, Kamis (3/1). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, Ketut ‘Boping’ Suryadi menghadirkan tim appraisal yakni KJPP (Konsultan Jasa Penilai Publik) Tjandra Kasih selaku tim independen yang mengkaji kembali besaran tunjangan perumahan dan transportasi.

Setelah dievaluasi, besar tunjangan perumahan Ketua DPRD menjadi Rp 36 juta, sebelumnya Rp 38 jutaatauberkurang Rp 2 juta. Wakil Ketua DPRD besar tunjangan perumahan Rp 29 juta yang sebelumnya Rp 34 juta, berkurang Rp 5 juta. Tunjangan perumahan anggota DPRD Rp 25 juta per bulan, sebelumnya Rp 29 juta, berkurang Rp 4 juta.Sedangkan besar tunjangan transportasi setelah dievaluasi untuk ketua DPRD Rp 15 juta per bulan yang sebelumnya Rp 17 juta, berkurang Rp 2 juta. Wakil Ketua DPRD dari Rp 16 juta menjadi Rp 13 juta, dan untuk anggota dari Rp 15 juta turun menjadi Rp 12 juta per bulan.

Perwakilan Tim Appraisal KJPP Tjandra Kasih, Ni Made Tjandra Kasih menjelaskan,nilai tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Tabanan dinilai terlalu besar karena dasar perhitungannya melampaui kewenangan. Semestinya kajian dilakukan berdasarkan harga di Tabanan, namun yang digunakan adalah harga di Canggu, Kabupaten Badung.“Selain sampling, metode dan analisa juga berubah. Kalau sebelumnya dilihat sewa pasar di Canggu, sekarang kita gunakan yang di Tabanan,” jelas Ni Made Tjandra Kasih dilansir www.nusabali.com.

Tjandra Kasih menjelaskan, saat rapat tahun lalu telah menggarisbawahi bahwa tempat tunjangan perumahan ada di luar kabupaten. Disepakati adopsi di Canggu, sedangkan di Tabanan tidak ada penyewaan rumah murah sehingga metode yang dulu metode pasar diganti menjadi metode cost dan pendapatan. “Saat ini kami mencari sampling tanah-tanah yang ada di Tabanan, yang kami asumsikan membeli tanah kemudian dibangun dan mengkapitalisasinya,”tuturnya.

Terkait temuan BPK, Ketua DPRD Tabanan ‘Boping’ Suryadi menegaskan,  dasar temuan karena selama ini tunjangan perumahan dan transportasi dewan mengambil pembanding di luar Tabanan.Deharusnya di Kabupaten Tabanan. “Sekarang sudah dikaji tim appraisal, anggota menerima, harus taat asas,” katanya.Diakui sebelumnya memilih tunjangan perumahan di Canggu karenatidak tahu aturan dan hanya menggunakan jarak tempuh sebagai acuan. “Kami waktu itu belum tahu aturan, tetapi berkurangnya tak masalah tidak ada pengaruh kinerja dewan dan semua sudah setuju meskipun ada beberapa anggota tidak hadir karena ada turun ke masyarakat,” jelasnya.Tunjangan akan berlaku mulai Januari 2019. sug

Komentar